Kuliah Umum Oleh Dr. Harry Azhar Aziz, MA. Anggota Komisi VI BPK RI

Dalam Berita
12 October 2017   ADMIN   39 Kali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Pontianak beberapa saat yang lalu mengadakan kuliah umum dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat” tema yang dibawakan langsung oleh…

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Pontianak beberapa saat yang lalu mengadakan kuliah umum dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat” tema yang dibawakan langsung oleh anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Dr. Harry Azhar Azis, M.A. dengan dimoderatori oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Pontianak Bapak Samsudin SE.,M.Si. Acara dilaksanakan di Aula UM Pontianak Jln A. Yani 111 dengan dihadiri seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan UM Pontianak.

BPK dalam beberapa tahun terakhir sedang gencar dan memprioritaskan pemeriksaan keuangan pada bidang-bidang yang rawan terjadi korupsi seperti halnya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Ini dilakukan baik pada tingkat Nasional Kementerian, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se Indonesia. Lebih lanjut anggota BPK menjelaskan bahwa selain pemeriksaan atas laporan keuangan juga memprioritaskan pemeriksaan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara mencangkup pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tugas tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejaktera. Tegas anggota VI BPK

Setidaknya dengan standar tersebut BPK mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas keuangan negara dan kesejahteraan rakyat tentunya. Untuk mewujudkan akuntabilitas tidak cukup dengan keuangan saja, harus dilihat aspek ekonomis, efisien, efektif serta kemanfaatan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Dengan demikian selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan penilain atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Mengingat sebagai negara berkembang Indonesia sampai sat ini belum keluar dari persoalan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan jumlah penduduk miskin pedesaan hampir dua kali lipat daripada jumlah penduduk miskin perkotaan. Untuk nasional jumlah penduduk miskin Pedesaan Maret 2017 sebesar 17 juta jiwa, sedangkan penduduk miskin perkotaan sebesar 10 juta jiwa. Tidak beda jauh juga di Kalimantan Barat jumlah penduduk miskin didominasi di wilayah pedesaan yakni 311 ribu jiwa, sedangkan penduduk miskin perkotaan sebesar 76 ribu jiwa.

Dengan demikian program pengentasan kemiskinan menjadi suatu program yang cukup mendapatkan perhatian serius. Untuk itu pemerintah harus memastikan dan menjamin bahwa penerima manfaat utama dari semua belanja produktif yang digunakan adalah benar. Selain itu, cara yang digunakan adalah memaksimalkan peran dan fungsi BPK. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan benar maka mustahil kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Jika uang negara banyak di korupsi tentu akan menghambat pembangunan yang berakibat salah sasaran, banyak kebocoran, bahkan bisa mengalami kegagalan.

BPK sangat terbuka akan masukan dari perguruan tinggi guna mensejahterakan rakyat, upaya memengatasi persoalan kemiskinan dan memberantas korupsi. Selain itu, mengharapkan Perguruan Tinggi (PT) sebagai pusat pengembangan ke-ilmuan yang didukung para pakar dapat membantu BPK dalam menyempurkan metodologi pemeriksaan maupun pengembangan teknologi pemeriksaan kinerja. Abrori.

© 2016 - ICT UNMUH PONTIANAK